PKS: Penghapusan Mandatory Spending Kesehatan adalah Kemunduran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu dari dua fraksi yang menolak rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. Sebab, RUU yang menggunakan metode omnibus law itu menghapus pengeluaran wajib atau mandatory spending sebesar 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran, mandatory spending kesehatan […]
