FRAKSIPKSKUNINGAN.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya dalam mengawal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun 2027 agar berjalan terarah, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan AKD yang digelar pada Rabu (11/02/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Dwi Basyuni Natsir, Lc, menekankan bahwa Renja AKD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen politik kebijakan yang menentukan arah kerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi antar pimpinan DPRD, AKD, serta dukungan penuh dari Sekretariat DPRD.
“Renja AKD harus disusun dengan perspektif keberpihakan kepada rakyat. Setiap program dan agenda kerja dewan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar rutinitas kelembagaan,” tegas H. Dwi Basyuni Natsir dalam forum tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas AKD agar kebijakan dan pengawasan DPRD ke depan memiliki daya dorong yang kuat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD harus tampil sebagai lembaga politik yang aktif mengawal pembangunan, memastikan anggaran digunakan secara efektif, serta menjamin lahirnya regulasi yang berkeadilan.
lanjut H. Dwi, memandang bahwa penguatan peran AKD dalam Renja 2027 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja DPRD secara kelembagaan. Dengan perencanaan yang matang dan terukur, DPRD diharapkan mampu menjalankan mandat rakyat secara lebih optimal dan bertanggung jawab.
Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, serta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi penting dalam menyatukan arah kebijakan dan mempertegas posisi DPRD sebagai representasi politik rakyat yang berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
