FRAKSIPKSKUNINGAN.ID – (9/12/24) Kuningan, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PKS, Hj. Kokom Komariyah, yang juga Anggota Komisi I DPRD Kuningan, melakukan monitoring langsung ke PT. Sinde Budi Sentosa. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kuningan.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pengelolaan administrasi pajak daerah dan izin bangunan, berjalan sesuai dengan ketentuan. Hj. Kokom Komariyah menyampaikan bahwa monitoring ini penting untuk mengetahui sejauh mana peran sektor swasta dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin memastikan bahwa kewajiban terkait PBG dan PBB telah dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini penting karena kontribusi sektor swasta seperti PT. Sinde Budi Sentosa sangat berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kuningan,” ujar Hj. Kokom.
Dalam kunjungan tersebut, Hj. Kokom juga berdialog dengan pihak manajemen perusahaan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai mitra kerja Komisi I. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
“Kita perlu membangun koordinasi yang baik, tidak hanya dalam pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga dalam pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, monitoring ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi perusahaan terkait proses perizinan bangunan gedung. Hj. Kokom berharap, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih efisien dan memudahkan pelaku usaha di Kabupaten Kuningan.
“Dengan evaluasi yang matang, kita bisa meminimalkan kendala administratif yang kerap dihadapi dunia usaha. Namun, tentu saja, kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Monitoring ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban mereka, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kuningan. Bagi Hj. Kokom, ini bukan hanya soal angka dalam laporan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Hasil dari monitoring ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi I dengan mitra kerja terkait sebagai bahan evaluasi serta pengambilan langkah strategis di masa mendatang.
