Fraksi PKS Kuningan – (15/11/24) Hj. Kokom Komariyah, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan menerima audiensi perwakilan Non-ASN Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kuningan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Audiensi ini membahas isu yang sangat penting dan menjadi perhatian serius, yakni terkait kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah honorer yang ada di instansi tersebut.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Asda 3, BKPSDM, Kabag Organisasi Setda, serta Kabag Hukum Setda ini, perwakilan Non-ASN menyampaikan keluhan mereka tentang ketidakcocokan antara kuota PPPK yang disediakan dan jumlah tenaga honorer yang ada di lapangan. Para honorer Satpol PP dan Damkar yang telah lama mengabdi merasa bahwa kesempatan mereka untuk menjadi PPPK sangat terbatas, padahal mereka telah memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kuningan.
Hj. Kokom Komariyah dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami perasaan dan aspirasi yang disampaikan oleh para Non-ASN. “Kami di Komisi I DPRD Kuningan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak para honorer yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat. Audiensi ini bukan hanya untuk mendengarkan keluhan, tetapi juga untuk mencari solusi yang terbaik agar jumlah kuota PPPK dapat lebih sesuai dengan kebutuhan tenaga honorer yang ada,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Hj. Kokom juga menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan instansi pemerintah, untuk memastikan bahwa sistem rekrutmen PPPK dapat berjalan secara adil dan transparan, serta memberi kesempatan yang lebih luas bagi tenaga honorer yang berkompeten.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi I DPRD Kuningan berikhtiar untuk mengajukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya, guna mencarikan solusi yang lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang selama ini telah bekerja keras demi kemajuan Kabupaten Kuningan.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari anggota DPRD Kuningan dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer, serta menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang membutuhkan perhatian. Semoga diskusi ini menjadi awal dari solusi yang lebih baik untuk para Non-ASN di Kuningan.
