MAJELIS Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah agar keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) tidak menjadi legitimasi politik sepihak yang mengabaikan prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina. Ketua MPP PKS Mulyanto menyatakan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi bertentangan dengan posisi moral dan konstitusional bangsa.
Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. “Keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak boleh hanya menjadi legitimasi politik sepihak,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia mempertanyakan keputusan Indonesia bergabung dalam BoP tanpa adanya representasi Palestina, baik struktur organisasi maupun proses pembentukannya. Menurut dia, ketiadaan Palestina menimbulkan persoalan legitimasi serius yang tidak boleh diabaikan pemerintah.
Mulyanto mengatakan, sikap kemanusiaan Indonesia terhadap Palestina selama ini konsisten. Namun, ia mengingatkan, keterlibatan dalam BoP berpotensi menjadi legitimasi politik atas skema yang menormalisasi pendudukan dan ketidakadilan struktural terhadap bangsa Palestina. Indonesia, kata dia, harusnya tetap berdiri di jalur yang semestinya, yakni membela keadilan, kemerdekaan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina.
Menjaga sikap dan martabat politik luar negeri Indonesia, Mulyanto mengatakan, tidak akan menyeret Indonesia ke dalam agenda sepihak yang bertentangan dengan nurani bangsa. Dia juga mengingatkan, politik luar negeri Indonesia memang bersifat bebas dan aktif. Namun, bebas bukan berarti harus tunduk pada agenda negara mana pun, apalagi forum yang dibentuk tidak merepresentasikan bangsa Palestina di dalamnya. “Pemerintah harusnya tetap menempuh jalur yang sah dan legitimate untuk perdamaian Gaza melalui PBB, OKI, dan gerakan non-blok,” ucapnya.
Sebelumnya, pada Kamis 22 Januari lalu Indonesia resmi bergabung dalam BoP yang diinisiasi Presiden Trump. Presiden Prabowo menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian di sela World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss.
Indonesia menjadi satu dari 20 negara yang hadir dalam peluncuran Dewan Perdamaian bersama negara mayoritas muslim lain, seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
