FRAKSIPKSKUNINGAN.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Dwi Basyuni Natsir, Lc, menerima audiensi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD Kuningan. Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan sosial yang saat ini menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya terkait penyakit masyarakat dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibnas) di Kabupaten Kuningan.
Dalam audiensi tersebut, MUI Kuningan menyampaikan keprihatinan atas maraknya fenomena yang berpotensi merusak moral dan tatanan sosial, seperti keberadaan bank emok (praktik pinjaman berbunga tinggi yang menyasar kaum ibu-ibu), pinjaman online (pinjol) ilegal, serta perjudian online (judol). Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan lingkungan hidup, terutama terkait air, mengingat Kabupaten Kuningan merupakan daerah penyangga dengan sumber daya air yang melimpah dari pegunungan.
MUI juga mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam menjaga suasana kondusif selama bulan Ramadan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar pemerintah segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur operasional warung makan di siang hari, agar tidak terlalu mencolok guna menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Selain itu, audiensi ini juga membahas langkah antisipatif terhadap potensi tawuran yang kerap terjadi di bulan Ramadan, terutama di kalangan remaja. MUI meminta agar pihak terkait, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun lembaga pendidikan, dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjaga ketertiban selama bulan suci.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Dwi Basyuni Natsir menyatakan bahwa DPRD Kuningan siap untuk berkoordinasi dengan pihak eksekutif serta instansi terkait guna merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi persoalan ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga ketentraman serta kesejahteraan sosial di Kuningan.
“DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat regulasi atau surat edaran terkait bulan Ramadan, termasuk pengaturan tempat usaha makanan dan upaya pencegahan tawuran. Selain itu, kami juga akan memperjuangkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi seperti bank emok dan pinjaman online ilegal, yang banyak merugikan masyarakat kecil,” ujar Dwi Basyuni.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari langkah konkret dalam menangani berbagai permasalahan yang mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan.
