FRAKSIPKSKUNINGAN.ID– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan, Wawan Romliansah, S.Pd.I., menerima langsung aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026).
Aksi yang diikuti elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi, kritik, serta tuntutan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan pandangan kritis terkait penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta berbagai persoalan sosial dan kebangsaan. Salah satu isu yang turut disuarakan adalah penolakan terhadap LGBT, sebagai bagian dari aspirasi dan pandangan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat.
Wawan Romliansah menyambut langsung kedatangan para mahasiswa dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Menurutnya, penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati dan menjadi bahan perhatian bagi lembaga legislatif.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan, menampung, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk suara kritis dari kalangan mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi.
Penerimaan aksi tersebut juga dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan serta sejumlah pimpinan fraksi lainnya. Kehadiran unsur pimpinan DPRD dan perwakilan fraksi menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk membuka ruang dialog dan komunikasi dengan mahasiswa.
Melalui dialog tersebut, diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai tuntutan dalam aksi demonstrasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai kewenangan DPRD.
Bagi Fraksi PKS, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Kritik dan masukan yang disampaikan secara konstruktif diharapkan menjadi energi positif untuk mendorong kebijakan publik yang lebih responsif, berkeadilan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
DPRD sebagai rumah rakyat harus senantiasa terbuka terhadap aspirasi. Sebab, demokrasi tidak hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang kesediaan untuk mendengar, berdialog, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
