FRAKSIPKSKUNINGAN.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, telah menyelesaikan tahapan klarifikasi terhadap sejumlah saksi dalam rangka menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggota dewan. Proses ini merupakan bagian dari upaya BK untuk menjaga marwah serta integritas lembaga legislatif di Kabupaten Kuningan.
Hj. Siti Mahmudah, M.Pd.I, yang merupakan anggota Badan Kehormatan DPRD Kuningan, menegaskan bahwa klarifikasi ini dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Kami telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap relevan dengan kasus ini. BK berkomitmen untuk menegakkan kode etik dan memastikan bahwa setiap anggota dewan bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, tahapan klarifikasi ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan disiplin di DPRD. Setiap anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral dan etik yang harus dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat. BK DPRD Kuningan terus bekerja secara objektif untuk mengkaji berbagai aspek dalam dugaan pelanggaran ini sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Masyarakat Kuningan menaruh perhatian besar terhadap kasus ini dan berharap agar prosesnya berjalan secara adil dan transparan. Banyak pihak yang mendukung langkah BK dalam menegakkan kode etik dan berharap tidak ada intervensi politik dalam prosesnya.
BK DPRD Kuningan menegaskan bahwa mereka akan bekerja dengan prinsip keadilan dan profesionalisme dalam menyelesaikan kasus ini. Mereka juga berharap agar seluruh anggota DPRD dapat menjadikan proses ini sebagai pelajaran penting untuk senantiasa menjaga etika dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Dengan selesainya tahapan klarifikasi saksi ini, publik kini menantikan keputusan resmi yang akan diambil BK DPRD Kuningan. Keputusan tersebut akan menjadi indikator sejauh mana komitmen DPRD dalam menjaga integritas kelembagaan serta menegakkan kode etik di lingkungan legislatif Kabupaten Kuningan.
