Kuningan – Fraksi PKS DPRD Kuningan kecewa atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, Pertalite, dan Pertamax. PKS menyebut pemerintah tak mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Etik Widiati menyebutkan jika saat ini pemerintah tidak peka terhadap jeritan rakyatnya yang baru saja memulihkan diri pasca Pandemi Covid-19.
“Sejak awal wacana ini digulirkan, kami dari PKS tidak setuju, bahkan di DPR RI secara tegas kami membuat surat terbuka kepada Presiden RI untuk menolak kenaikan harga BBM,” ujar Etik.
Dikatakan Etik, sesuai dengan tema HUT RI saat ini perekonomiam di Indonesia baru saja pulih pasca pamdemi Covid-19 namun BBM harga BBM malah mengalami kenaikan.
“Jadi kami kecewa dengan hadiah dari pemerintah yang tidak sesuai dengan tema HUT RI, pulih lebih cepat dan bangkit lebih cepat,” kata Dia.
Menurut Etik, seharus pemerintah lebih peka dengan jeritan rakyat, dan kebijakan yang didahulukan yakni prorakyat.
“Jika untuk pembuatan Ibukota baru ada dananya, namun kenapa harus subsidi BBM yang dihilangkan, seharusnya kebijakan itu pro rakyat,” tambahnya.
Etik pun memperkirakan harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik akibat kenaikan harga BBM subsidi.
Untuk itu pihaknya akan segera mengonsolidasikan diri untuk mengambil langkah-langkah politik lebih lanjut merespons kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini.
“Kita akan memonitor terus perkembangan kenaikan harga BBM ini di masyarakat, dan akan mengkonsolidasikan langkah-langkah politik lebih lanjut,” ujarnya.
Meski pun nantinya akan disalurkan BLT namun BLT yang diberikan tersebut untuk the bottom of pyramid (orang miskin terbawah). Sementara, sambung Etik dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru yang sebelumnya ada di garis kemiskinan.
